Sulutlink.com. Ketidakhadiran sejumlah Walikota/Bupati dalam pertemuan koordinasi Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), mengundang kritikan tajam dari Gubernur Sulut SH Sarundajang.

Menurut sarundajan, pertemuan tersebut sangat penting untuk disimak, mengingat banyaknya pemangku kebijakan yang terjerat masalah hukum akibat kurang paham tentang proses tender.

"Banyak pejabat publik yang terjerat masalah hukum akibat kesalahan proses tender suatu proyek " ujar Sarundajang melalui Kabag Humas Pemprov Sulut C H Sumampouw.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik menurut Perpres nomor 54 tahun 2010.

"Tujuannya untuk meminimalisir penyimpangan yang selama ini terjadi dan dapat menyeret banyak pejabat publik ke kasus hukum " katanya.

"Karena itu ketidakhadiran sejumlah Walikota dan Bupati yang hanya mewakilkan pada sekretaris atau asisten kab/kota sangat disesali oleh Sarundajang" tambahnya.