Headlines News
Nasional
Denny Tewu: PT Diganti Fraksi Threshold

JAKARTA - Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS), Dr Denny Tewu mengaku partainya mendorong agar ada solusi yang tepat terkait revisi UU Pemilu yakni Sistem Parliamentary Threshold diganti menjadi Fraksi Threshold.
“Idealnya jumlah fraksi cukup tiga saja yakni Fraksi Pemerintah, Non pemerintah dan Independen. Fraksi independen ini merupakan fraksi yang selama ini sikapnya “abu-abu”. Terlalu banyak fraksi membuat masyarakat bingung,” tukas Denny Tewu, Selasa (7/2/2012).
Menurutya pembahasan RUU Pemilu di DPR RI masih terhambat dengan 4 Poin krusial. Empat poin krusial tersebut menyangkut parliamentary threshold (PT), daerah pemilihan, perhitungan suara dan sistem pemilu proporsional (terbuka/tertutup) yang masih alot untuk dirampungkan.
Adapun tiga solusi lain yang dia tawarkan sebagai solusi 4 Poin krusial tersebut agar supaya Pemilu 2014 menjadi milik rakyat dan bukan hanya milik partai besar dengan kepentingan egonya masing-masing adalah, dalam pengalokasian kursi di dapil harus dimasukkan juga perbandingan luas wilayah, jangan hanya dilihat dari jumlah penduduknya saja.
“Papua dan Papua Barat, misalnya, itu wilayahnya luas tentu harus dipertimbangkan juga penambahan kursi walaupun jumlah penduduknya sedikit. Inilah keunikan wilayah kita, sangat tidak adil bila 1 provinsi bisa mendapatkan 100 kursi sendiri sementara provinsi yang lain dengan wilayah yang lebih besar hanya mendapatkan jatah 3 kursi di DPR RI,” tukasnya.
Dijelaskan, dalam masalah penghitungan agar tidak ada suara yang hangus percuma maka sebaiknya memasukkan unsur aliansi parpol sebelum pemilu, semacam perhitungan stambush accord. Namun tentunya ada kesepakatan antar parpol dilakukan sebelum pemilu.
“Soal sistem pemilu juga sebaiknya tegas saja, mau sistem terbuka atau tertutup sekalian, jangan yang setengah-setengah,” kata Denny.
Terkait penerapan Parliamentary Threshold (PT), Denny mengaku atas hasil kajian/penelitian Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan hitungan statistik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis, ternyata penerapan PT yang proporsional di Indonesia sesuai UUD’45 pasal 22 E ayat 3 maksimal adalah 1,03 %, lebih dari itu secara statistik menjadi tidak proporsional.
“Jika nantinya dalam UU Pemilu masih ditetapkan ambang batas PT lebih dari 2,5 persen, maka kami sangat beralasan untuk langsung mengajukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Denny.
Denny Tewu mengatakan, selain semakin tinggi PT akan semakin banyak suara yang terbuang disamping itu ternyata angka 2,5% pun secara statistik tidak sesuai dengan azas proporsionalitas yang dianut oleh konstitusi dan 4 Pilar kebangsaan. (tribunnews)
Bukopin pertebal kredit UKM

JAKARTA. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) berencana mempertebal bisnis dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan mikro, terutama lini indirect loan atawa penyaluran kredit tak langsung. Tak tanggung-tanggung, Bukopin bahkan membidik kucuran kredit lewat kerja sama dengan mitranya di sepanjang tahun ini bakal tumbuh 100% dari realisasi tahun sebelumnya.
Tri Joko Prihanto, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bank Bukopin memaparkan selama ini keuntungan kredit dari sektor UKM dan mikro lima kali lebih menggiurkan daripada kredit komersial ataupun konsumer. “Di samping alasan ceruk pasarnya yang masih sangat besar dan belum tergarap seluruhnya,” ujarnya ditemui KONTAN akhir pekan lalu.
Adapun, Bukopin telah menggandeng Koperasi Swamitra, Jamsostek, Asabri dan Taspen sebagai mitra penyaluran kreditnya. Meski mengaku belum akan menjalin kerja sama dengan rekanan baru, bank berlambang pohin beringin ini mengincar perluasan kerja sama dengan cabang mitra. Salah satunya, dengan menguasai hingga 1.000 cabang Koperasi Swamitra dalam dua tahun ke depan, dari posisi akhir tahun lalu yang sebanyak 620 cabang.
Sekadar informasi, sampai akhir 2011, utang berjalan untuk lini mikro tercatat sebesar Rp 2,7 triliun. Sebanyak 80% diantaranya mengucur ke kredit tak langsung, dan 20% sisanya ke kredit langsung. Sedangkan outstanding untuk UKM tercatat sebesar Rp 7 triliun. Secara total, kredit yang mengucur sepanjang tahun lalu mencapai Rp 38 triliun. 60% di antaranya mengalir ke sektor UKM dan mikro, 30% ke komersial, dan 10% ke konsumer.
Per akhir tahun lalu, perolehan dana pihak ketiga bank dengan kode saham BBKP ini mencapai Rp 45 triliun (belum diaudit). DPK itu didominasi oleh penerimaan dana mahal atawa deposito, sedangkan 41% sisanya berasal dari dana murah, seperti tabungan dan giro. Apabila dibandingkan dengan DPK, loan to deposit ratio/LDR alias rasio pinjaman terhadap simpanan perseroan berada di kisaran 84% - 85%.
Prihanto berharap, sampai akhir 2012 nanti, Bukopin dapat menghimpun pertumbuhan DPK sedikitnya 15%. Strateginya, antara lain dengan memperkuat model bisnis cash management. “Termasuk menambah jaringan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) dan 15 unit kantor baru di 393 titik pelayanan Bank Bukopin,” imbuh Prihanto.
Hingga kini, capital adequacy ratio/CAR Bukopin di kisaran 13%. Diperkirakan akan menjadi 12% pada akhir tahun ini. Untuk memuluskan hal tersebut, rencananya, bank bakal menerbitkan surat utang (sub ordinasi obligasi) pada separo pertama ini. Dengan kebutuhan dana, hitung punya hitung, berkisar Rp 1 triliun untuk modal kerja tahun ini juga. (kontan.co.id)
Wamen ESDM usul premium naik menjadi Rp 6.000

KAI, memasang ranjau, mencegah kecelakaan penumpang

Sulutlink.com. PT Kereta Api Indonesia (KAI) memasang bola-bola beton di sejumlah stasiun di Jakarta dan sekitarnya untuk mencegah penumpang kereta rel listrik naik ke atap.
Ahmad Sujadi, kepala Penertiban Jabodetabek mengatakan pemasangan bola yang dimulai Selasa 1701 ini akan dievaluasi kembali dalam satu minggu untuk menentukan apakah perlu ditambah atau tidak.
"Namun setelah pemasangan sudah tampak hasilnya, tidak ada lagi penumpang di atap di rute Bekasi-Tambun," kata Sujadi kepada BBC Indonesia.
Sujadi juga mengatakan langkah hukum terhadap para penumpang atap ini tetap akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari.
"Akan ada dokumentasi foto dulu dan baru yang bersangkutan kami proses secara hukum," tambahnya.Terhitung mulai 21 Januari, penumpang atap menghadapi sanksi penjara maksimal tiga bulan dan denda Rp15 juta.
Tahun 2008, paling tidak 53 penumpang atap ini tewas. Tahun lalu jumlah korban berkurang menjadi 11 orangNamun sejumlah penumpang atap yang memiliki komunitas mengatakan masalah ini tidak akan dapat diatasi sampai pemerintah menambah gerbong kereta.
"Saya sangat takut waktu mendengar soal bola-bola ini," kata Mulyanto, yang naik kereta di atap antara Bogor dan Jakarta hampir setiap hari.
"Namun saya rasa itu tidak akan lama. Mereka mencoba mencegah kami naik ke atap... tapi kami selalu menang," kata Mulyanto kepada kantor berita Associated Press.
Kereta rel listrik Jabodetabek merupakan layanan kereta komuter untuk warga pinggiran kota Jakarta dengan jumlah penumpang mencapai 450.000 penumpang per hari.
Harga tiket KRL ber AC termahal mencapai Rp7.000 sedangkan tiket ekonomi seharga RP2.000.
More Articles...
Page 1 of 8