Headlines News

Nasional

Denny Tewu: PT Diganti Fraksi Threshold

JAKARTA - Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS), Dr Denny Tewu mengaku partainya mendorong agar ada solusi yang tepat terkait revisi UU Pemilu yakni Sistem Parliamentary Threshold diganti menjadi Fraksi Threshold.

“Idealnya jumlah fraksi cukup tiga saja yakni Fraksi Pemerintah, Non pemerintah dan Independen. Fraksi independen ini merupakan fraksi yang selama ini sikapnya “abu-abu”. Terlalu banyak fraksi membuat masyarakat bingung,” tukas Denny Tewu, Selasa (7/2/2012).

Menurutya pembahasan RUU Pemilu di DPR RI masih terhambat dengan 4 Poin krusial. Empat poin krusial tersebut menyangkut parliamentary threshold (PT), daerah pemilihan, perhitungan suara dan sistem pemilu proporsional (terbuka/tertutup) yang masih alot untuk dirampungkan.

Adapun tiga solusi lain yang dia tawarkan sebagai solusi 4 Poin krusial tersebut agar supaya Pemilu 2014 menjadi milik rakyat dan bukan hanya milik partai besar dengan kepentingan egonya masing-masing adalah, dalam pengalokasian kursi di dapil harus dimasukkan juga perbandingan luas wilayah, jangan hanya dilihat dari jumlah penduduknya saja.

“Papua dan Papua Barat, misalnya, itu wilayahnya luas tentu harus dipertimbangkan juga penambahan kursi walaupun jumlah penduduknya sedikit. Inilah keunikan wilayah kita, sangat tidak adil bila 1 provinsi bisa mendapatkan 100 kursi sendiri sementara provinsi yang lain dengan wilayah yang lebih besar hanya mendapatkan jatah 3 kursi di DPR RI,” tukasnya.

Dijelaskan, dalam masalah penghitungan agar tidak ada suara yang hangus percuma maka sebaiknya memasukkan unsur aliansi parpol sebelum pemilu, semacam perhitungan stambush accord. Namun tentunya ada kesepakatan antar parpol dilakukan sebelum pemilu.

“Soal sistem pemilu juga sebaiknya tegas saja, mau sistem terbuka atau tertutup sekalian, jangan yang setengah-setengah,” kata Denny.

Terkait penerapan Parliamentary Threshold (PT), Denny mengaku atas hasil kajian/penelitian Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan hitungan statistik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis, ternyata penerapan PT yang proporsional di Indonesia sesuai UUD’45 pasal 22 E ayat 3 maksimal adalah 1,03 %, lebih dari itu secara statistik menjadi tidak proporsional.

“Jika nantinya dalam UU Pemilu masih ditetapkan ambang batas PT lebih dari 2,5 persen, maka kami sangat beralasan untuk langsung mengajukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Denny.

Denny Tewu mengatakan, selain semakin tinggi PT akan semakin banyak suara yang terbuang disamping itu ternyata angka 2,5% pun secara statistik tidak sesuai dengan azas proporsionalitas yang dianut oleh konstitusi dan 4 Pilar kebangsaan. (tribunnews)

 

Waralaba Asing Serbu Indonesia Tahun Ini

JAKARTA. Kondisi ekonomi yang membaik di Indonesia membuat pemilik waralaba asing tergiur berbisnis di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Amir Karamoy, Ketua Dewan Pengarah Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI).
Amir memperkirakan, tahun ini akan ada 100 waralaba asing yang datang dan meramaikan waralaba di Indonesia. “Potensinya kedatangan waralaba asing itu semakin besar, apalagi krisis ekonomi di Eropa semakin meluas,” terang Amir di Jakarta, Selasa (7/2).
Sampai tahun 2011, WALI mencatat terdapat 400 waralaba asing yang sudah beroperasi di dalam negeri, yang berasal dari Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, dan Malaysia.
Alasan lain yang membuat waralaba asing tertarik ke Indonesia adalah, bisnis waralaba asing yang kian berkilau. Sebab, menurut Amir, waralaba asing lebih dipercaya oleh konsumen di dalam negeri daripada waralaba asli lokal.
Dalam perkiraan Amir, tahun 2011 lalu, omzet waralaba nasional bisa mencapai Rp 114 triliun. “60% dari omzet itu dikantongi waralaba asing, dan 40% milik waralaba lokal,” tambah Amir. (kontan.co.id)
   

Bukopin pertebal kredit UKM

JAKARTA. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) berencana mempertebal bisnis dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan mikro, terutama lini indirect loan atawa penyaluran kredit tak langsung. Tak tanggung-tanggung, Bukopin bahkan membidik kucuran kredit lewat kerja sama dengan mitranya di sepanjang tahun ini bakal tumbuh 100% dari realisasi tahun sebelumnya.

Tri Joko Prihanto, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bank Bukopin memaparkan selama ini keuntungan kredit dari sektor UKM dan mikro lima kali lebih menggiurkan daripada kredit komersial ataupun konsumer. “Di samping alasan ceruk pasarnya yang masih sangat besar dan belum tergarap seluruhnya,” ujarnya ditemui KONTAN akhir pekan lalu.

Adapun, Bukopin telah menggandeng Koperasi Swamitra, Jamsostek, Asabri dan Taspen sebagai mitra penyaluran kreditnya. Meski mengaku belum akan menjalin kerja sama dengan rekanan baru, bank berlambang pohin beringin ini mengincar perluasan kerja sama dengan cabang mitra. Salah satunya, dengan menguasai hingga 1.000 cabang Koperasi Swamitra dalam dua tahun ke depan, dari posisi akhir tahun lalu yang sebanyak 620 cabang.

Sekadar informasi, sampai akhir 2011, utang berjalan untuk lini mikro tercatat sebesar Rp 2,7 triliun. Sebanyak 80% diantaranya mengucur ke kredit tak langsung, dan 20% sisanya ke kredit langsung. Sedangkan outstanding untuk UKM tercatat sebesar Rp 7 triliun. Secara total, kredit yang mengucur sepanjang tahun lalu mencapai Rp 38 triliun. 60% di antaranya mengalir ke sektor UKM dan mikro, 30% ke komersial, dan 10% ke konsumer.

Per akhir tahun lalu, perolehan dana pihak ketiga bank dengan kode saham BBKP ini mencapai Rp 45 triliun (belum diaudit). DPK itu didominasi oleh penerimaan dana mahal atawa deposito, sedangkan 41% sisanya berasal dari dana murah, seperti tabungan dan giro. Apabila dibandingkan dengan DPK, loan to deposit ratio/LDR alias rasio pinjaman terhadap simpanan perseroan berada di kisaran 84% - 85%.

Prihanto berharap, sampai akhir 2012 nanti, Bukopin dapat menghimpun pertumbuhan DPK sedikitnya 15%. Strateginya, antara lain dengan memperkuat model bisnis cash management. “Termasuk menambah jaringan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) dan 15 unit kantor baru di 393 titik pelayanan Bank Bukopin,” imbuh Prihanto.

Hingga kini, capital adequacy ratio/CAR Bukopin di kisaran 13%. Diperkirakan akan menjadi 12% pada akhir tahun ini. Untuk memuluskan hal tersebut, rencananya, bank bakal menerbitkan surat utang (sub ordinasi obligasi) pada separo pertama ini. Dengan kebutuhan dana, hitung punya hitung, berkisar Rp 1 triliun untuk modal kerja tahun ini juga. (kontan.co.id)

   

Wamen ESDM usul premium naik menjadi Rp 6.000

JAKARTA. Pemerintah memiliki tambahan opsi untuk kebijakan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Opsi tambahan tersebut adalah dengan cara menaikkan harga BBM subsidi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengusulkan, kenaikan harga premium sebesar Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Namun, usulan kenaikan harga ini harus mendapatkan kesepakatan dengan DPR RI.
"Minggu depan kami akan rapat lagi dengan DPR. Kalau DPR sepakat untuk menaikkan harga, maka APBN-P harus dipercepat," ujar Widjajono, Jumat (20/1).
Menurut Widjajono, harga premiun harus lebih tinggi dari harga LGV dan CNG. Sebab, jika harga premium lebih rendah atau sama dengan harga gas maka program konversi gas tidak akan berjalan dengan lancar.
"Saat ini harga LGV sekitar Rp 5.600 per lsp. Kalau premium Rp 5.500 per liter orang tidak akan berpindah," kata Widjajono. Idealnya, harga LGV dipatok sebesar Rp 5.000 per lsp, sedangkan harga premium sebesar Rp 6.000 per liter. Semakin tinggi disparitas harga, maka makin cepat orang akan beralih ke gas.
Meski harga BBM naik, lanjut Widjajono, program konversi BBM ke BBG tetap berjalan. Kenaikan harga BBM akan mengurangi subsidi. Penghematan subsidi BBM akan dipergunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur gas.
Opsi kenaikan harga BBM ini diambil karena PT Pertamina menyatakan ketidaksiapannya untuk mendukung program pembatasan BBM subsidi. Widjajono menyayangkan sikap Pertamina yang tidak mau jujur soal kesiapan infrastruktur. "Harus ada kejujuran diantara kita. Jangan bilang ke pemerintah siap, tetapi bilang ke DPR tidak siap," tandas Widjajono. (kontan)
   

KAI, memasang ranjau, mencegah kecelakaan penumpang

 

Sulutlink.com. PT Kereta Api Indonesia (KAI) memasang bola-bola beton di sejumlah stasiun di Jakarta dan sekitarnya untuk mencegah penumpang kereta rel listrik naik ke atap.

Ahmad Sujadi, kepala Penertiban Jabodetabek mengatakan pemasangan bola yang dimulai Selasa 1701 ini akan dievaluasi kembali dalam satu minggu untuk menentukan apakah perlu ditambah atau tidak.

"Namun setelah pemasangan sudah tampak hasilnya, tidak ada lagi penumpang di atap di rute Bekasi-Tambun," kata Sujadi kepada BBC Indonesia.

Sujadi juga mengatakan langkah hukum terhadap para penumpang atap ini tetap akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari.

"Akan ada dokumentasi foto dulu dan baru yang bersangkutan kami proses secara hukum," tambahnya.Terhitung mulai 21 Januari, penumpang atap menghadapi sanksi penjara maksimal tiga bulan dan denda Rp15 juta.

Tahun 2008, paling tidak 53 penumpang atap ini tewas. Tahun lalu jumlah korban berkurang menjadi 11 orangNamun sejumlah penumpang atap yang memiliki komunitas mengatakan masalah ini tidak akan dapat diatasi sampai pemerintah menambah gerbong kereta.

"Saya sangat takut waktu mendengar soal bola-bola ini," kata Mulyanto, yang naik kereta di atap antara Bogor dan Jakarta hampir setiap hari.

"Namun saya rasa itu tidak akan lama. Mereka mencoba mencegah kami naik ke atap... tapi kami selalu menang," kata Mulyanto kepada kantor berita Associated Press.

Kereta rel listrik Jabodetabek merupakan layanan kereta komuter untuk warga pinggiran kota Jakarta dengan jumlah penumpang mencapai 450.000 penumpang per hari.

Harga tiket KRL ber AC termahal mencapai Rp7.000 sedangkan tiket ekonomi seharga RP2.000.

 

   

Page 1 of 8

Survey

Pimpinan Favorit di Sulut

Berita Populer Minggu Ini

article thumbnailArtikel18 Kebiasan Buruk yang Membuat Anda Susah Kaya
17/02/2012 | Redaksi

Uang sering membuat orang pusing dari waktu ke waktu. Beberapa orang berusaha melakukan hal yang bisa membuat uang semakin berharga, namun beberapa  [ ... ]


article thumbnailLocalTNI Mendapat Tambahan 9 Pesawat Airbus
17/02/2012 | Redaksi

Sulutlink.com. Pemerintah Indonesia membeli 9 pesawat militer Airbus jenis C-295 senilai US$ 325 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Pesawat pertama a [ ... ]


article thumbnailInternationalFacebook Timeline Segera Dibuka untuk Pemilik Merek
16/02/2012 | Redaksi

Facebook Timeline dilaporkan akan segera tersedia untuk pemilik merek sebagai alat promosi. Versi betanya diyakini akan tersedia akhir Februari.

Hal [ ... ]


Berita Populer Lainnya