|
Pemprov Sulut Perjuangkan
Bebas Pajak Bagi Peserta
Sail Bunaken 2009
Hadirkan Kapal Perang Mancanegara
Laporan: Budi H Rarumangkay
 MANADO,
Sulutlink. Tahun 2009 mendatang, daerah kita
benar-benar membooming ! Betapa tidak, usai pelaksanaan
World Ocean Conference (WOC) pada bulan Mei, kembali
daerah kita didatangi ribuan warna mancanegara peserta
Sail Bunaken yang akan diselengarakan pada bulan Agustus
2009. Menurut Kadis Perikanan dan Kelautan Sulut Ir
Xandra Lalu, pemprov Sulut sudah sangat siap
melaksanakan hajatan tersebut. Pun pada tanggal 18 Juni
2008 ini, akan ada rapat lanjutan di Jakarta terkait
pelaksanaan Sail Bunaken, dimana pemprov Sulut
dimintakan untuk mempresentasikan sejauh mana kesiapan
di daerah.
“Selain itu, pemprov Sulut
sedang memperjuangkan bebas pajak untuk bea masuk kapal
dari peserta. Kami sudah menyurat ke Menkeu. Yang pasti
daerah kita sangat siap melaksanakan hajatan
ini,”terangnya pada sulutlink,
Selasa (10/06), seraya
menambahkan, Sail Bunaken 2009 merupakan rentetan
pelaksanaan Sail Indonesia 2008 yang akan dilaksanakan
bersamaan dengan Festival Internasional Pemuda Olahragaa
Bahari tahun ini.
Sementara itu, Drs Roy
Tumiwa Karo Tata Pemerintahan dan Hubmas Sulut yang juga
merupakan salah satu personil panitia lokal mengatakan,
untuk Rally Perahu Layar akan dilepas dari Darwin
Australia kemudian Finish di Bunaken. Sedangkan peserta
rally kapal perang akan diikuti sekitar 30 negara
sahabat. Kesiapan daerah juga sudah dipantau Menteri DKP
dan Kasal TNI dengan langsung melihat dari dekat keadaan
Kota Manado dan Kota Bitung sebagai lokasi tempat
pelaksanaan.
Sebelumnya, dalam rapat
koordinasi bersama dengan Menteri Departemen Kelautan
dan Perikanan (DKP) RI, Freddy Numberi dan Kasal TNI
Laksmana Sumarjono di auditorium Bank Indonesia Manado,
pada tanggal 7 Mei 2008 lalu, Numberi menegaskan agar
pelaksanaan Sail Bunaken 2009 harus sukses. Demikian
juga dengan Sumarjono. Orang nomor satu di jajaran TNL
Angkatan Laut RI tersebut, mengatakan, pelaksanaan Sail
Bunaken menjadi tolok ukur keberadaan Angkatan Laut RI .
Pasalnya, dalam Sail Bunaken selain ada Rally Kapal
Pesiar (Yacht Rally), Perahu Layar (Sailing Pass),
Kejuaraan Menyelam (Diving Tournament) juga ada Rally
Kapal Perang (War Ship).
“Penyelenggaraan parade dan
pameran armada angkatan laut (Fleet) Review), perahu
layar (Sailing pass) dan kunjungan masyarakat umum dan
pelajar ke kapal (open ships) dilaksanakan di Bitung.
Sedangkan penyelenggaraan pertunjukan menyelam
dilaksanakan di Bunekan. Untuk penyelenggaraan
pertunjukan Budaya (cultural shows) pameran
(exhibition), gala dinner dan carnaval di Manado,”terang
Numberi seraya menambahkan Sail Bunaken akan
diselenggarakan pada tanggal 12 – 20 Agustus 2009 ini
bertemakan; “Jaga Laut untuk Generasi Mendatang” -
Safe Guard Our Ocean For The Future Generation.
Gubernur Drs Sinyo Harry
Sarundajang (SHS), sendiri menyatakan, pemerintah dan
masyarakat Sulut sunggu berbangga dan berterimaksih atas
rencana pelaksanaan iven internasional Sail Bunaken
2009. karena hal itu merupakan wujud kepedulian dan
perhatian sekaligus pengakuan pemerintah dan TNI
Angkatan Laut RI terhadap pengembangan potensi dan
kekayaan wilayah laut Indonesia dan Sulut khususnya
dalam berbagai dinamika pembangunannya, sekaligus untuk
menjaga keutuhan NKRI sebagai negara kepulauan
(Archipelago State).
Dikatakan Gubernur, dari
perspektif geoposisi dan geostrategis, pelaksanaan Sail
Bunaken 2009, yang merupakan mata rantai dari iven
Sail Indonesia 2008, memiliki makna yang
strategis bagi pengembangan wilayah kepulauan Indonesia
dan Sulut khususnya. Hal ini karena geoposisi Sulut
berada pada lokasi strategis di Tepian Pasifik (PasificRim)
yang merupakan Border Zone jalur perdagangan yang sangat
prospek dalam lingkup regional dan internasional, dimana
jaraknya relatif lebih dekat ke beberapa pusat
pertumbuhan ekonomi dunia, seperti Jepang, Korea Selatan,
Taiwan, Malaysia Timur dan Amerika Serikat, Amerika
Utara dan Tengah.
Disamping itu, secara
geopolitik Sulut merupakan salah satu dari 7 provinsi
kepulauan di Indonesia dengan 286 pulau, 99 pulau
berpenghuni dan 159 pulau belum berpenghuni, serta
memiliki 11 pulau terluar atau terdepan, yang langsung
berbatasan dengan negara tetangga Philipina, yaitu Pulau
Miangas dan Pulau Marore. “Kondisi wilayah seperti ini
secara geopolitik menuntut adanya kepekaaan dan
perhatian akstra dari aspek pertahanan dan keamanan
wilayah. Dalam konteks ini, iven Sail Bunaken 2009 ini
akan semakin memperkuat sistem pertahanan dan keamanan
wilayah kepulauan, serta memperkokoh eksistensi
Indonesia sebagai negara kepulauan,”jelas Gubernur.
Sedikitnya ada 5 point
penting yang dipaparkan SHS terkait makna strategis
kelauatan dalam kehidupan bangsa Indonesia dan
hubungannya dengan pelaksanaan Sail Bunaken 2009.
Pertama: Bahwa pelaksanaan Sail Bunaken 2009
merupakan iven yang sangat strategis bagi pengembangan
Indonesia dalam eksistensinya sebagai negara kepulauan (
Archipelago State ) yang telah diakui dunia. Pengakuan
dunia ini telah melewati proses sejarah, ketika
munculnya “Deklarasi Djuanda” pada tahun 1957
yang memandang laut merupakan satu keutuhan wilayah
dengan daratan, sebagai implementasi Wawasan Nusatara.
Sesungguhnya, deklarasi Djuanda ini menjadi titik
penegasan kembali kebangkitan Indonesia sebagai
Bangsa Maritim.
Kedua: Gagasan
Negara Kepulauan (Archipelago State), berhasil diakui
dalam konvensi PBB tentang hukum laut (United Nation
Conservation on The Law of The Sea- UNCLOS), pada
tahun 1982, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang
nomor 17 tahun 1985, yang berlaku sebagai hukum positif
sejak 16 November 1994. Ketiga; selanjutnya
munculnya “ Dekalrasi Bunaken” tahun 1998 semakin
menegaskan bahwa laut merupakan peluang, tantangan dan
harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan
pembangunan Indonesia . Isu tentang kelautan semakin
menggema dengan munculnya” Seruan Sunda Kelapa”
tahun 2001, yang mengajak seluruh komponen bangsa untuk
membangun kembali maritim Indonesia dengan wawasan
bahari, menegakan kedaualatan nyata di laut,
mengembangkan industri maritim, wilayah pesisir, laut
dan pulau kecil, serta sistem hukum nasional di bidang
maritim.
Keempat; Dalam
paradigma tersebut, wilayah kepulauan dalam konteks
negara kesatuan republik Indonesia, merupakan Garda
terdepan penjaga kedaulatan dan cermin Harga
Diri Bangsa, serta merupakan security belt
yang menjadi benteng bagi tetap tegaknya NKRI. Karena
itu, wilayah kepulauan sebagai suatu realitas politik
sosial, ekonomi dan hankam, perlu mendapat perhatian
dalam kerangka keutuhan NKRI, antara lain dengan
pelaksanaan iven Sail Indonesia 2008 maupun Sail Bunaken
2009 yang beriringan dengan pelaksanaan World Ocean
Conference. Kelima; Sail Bunaken 2009 sebagai
iven wisata bahari internasional dan World Ocean
Conference 2009 sebagai iven para stakeholderss kelautan
internasional untuk membangun komitmen terhadap
penyelamatan laut dunia bagi kepentingan masa depan
umat manusia, sesungguhnya akan menjadi momentum
strategis sebagai faktor pendorong kemajuan dan
pengembangan pariwisata Sulut dan Indonesia ke depan.
Hal ini berjalan sinergis dengan kebijakan pemerintah
yang telah menetapkan Sulut sebagai salah satu dari lima
daerah Destinasi Unggulan Pariwisata di Indonesia
, dan salah satu dari sepuluh provinsi penyelenggara
iven MICE (Meeting, Incentive, Convention and
Exchibition).
“ Dalam kaitan itu, panitia
pusat dan panitia daerah telah melakukan berbagai
persiapan untuk mensukseskan pelaksanaan kedua iven
tersebut. Kesuksesan gelaran internasional ini akan
sangat ditentukan oleh kerja kita bersama, dan kiranya
sinergitas yang tinggi dan saling koordinasi akan
semakin terbangun. Karena sesungguhnya harapan besar
telah nampak di seberang 2009, yaitu; kemajuan,
kebangkitan pariwisata Sulut pada khususnya dan
Indonesia pada umumnya,”terang SHS.
|