|
Sambut
Baik Kehadiran KPK di Sulut
TCW
Minta Periksa Sejumlah Dugaan Kasus Korupsi di Kota
Tomohon
Laporan
Denni Pinontoan
 Tomohon,
Sulutlink.
Tomohon Coruption Watch (TCW) berharap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang berada di Sulut
terkait pemeriksaan beberapa dugaan kasus korupsi di
daerah ini, juga datang ke Kota Tomohon untuk melakukan
pemeriksaan terhadap beberapa kasus korupsi yang ada di
daerah ini. Menurut TCW, kedatangan KPK ke Kota Tomohon
diharapkan dapat memberi kejelasan kepada warga yang
telah memberi laporan ke KPK tentang sejumlah dugaan
kasus korupsi di kota bunga ini.
“Kami
menyambut baik kehadiran tim KPK di Sulut, dan meminta
agar dapat datang juga ke Kota Tomohon untuk memeriksa
beberapa dugaan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat,”
ujar Leonard Rampengan, Litbang TCW kepada Sulutlink,
Senin (21/07).
Menurut
Rampengan, masyarakat Kota Tomohon diharapkan dewasa
dalam menilai persoalan sejumlah dugaan kasus korupsi di
kota ini, meski memang melibatkan orang nomor satu di
kota ini, yaitu Walikota Tomohon Jeferson Rumajar. “Kami
berharap, kita semua dapat menerima secara lapangan
dada, hasil pemeriksaan KPK, jika mereka nanti datang ke
kota kita,” ujar Rampengan.
Di sebuah
media nasional, Kamis (10/7) lalu, anggota DPRD Kota
Tomohon yang selama ini getol bicara soal sejumlah
dugaan penyimpangan di kota ini, JWT Lengkey mengatakan,
KPK harus segera melakukan supervisi terhadap kasus
dugaan korupsi Rp.1 miliar di Pemkot. Kata Lengkey,
korupsi sebesar itu terjadi pada dana makan minum untuk
pegawai. “Karena penanganan kasus ini sudah lama
mengendap di instansi yang berwenang, saya mengajukan
perminataan supervisi ke KPK agar kasus itu bisa segera
dituntaskan,” katanya
Menurutnya, sesuai hasil temuan DPRD, pemanfaatan dana
makan minum telah menyalahi prosedur. Dana tersebut
digunakan tanpa melalui tender, melainkan hanya melalui
penunjukan langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot)
Tomohon. Kebijakan itu bertentangan dengan
perundang-undangan. “Berdasarkan temuan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disampaikan ke
Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, dalam kasus ini
terdapat kerugian negara yang cukup signifikan. Cuma
herannya kasus ini belum tuntas tuntas. Padahal setahu
saya sebagai pelapor, penanganannya hampir setahun.
Mungkin masih dalam perampungan berkas. Menurut Polda
dalam kasus ini sudah ada tersangka satu orang,” ujar
Lengkey.
Daftar
dugaan kasus korupsi di kota ini yang disebut-sebut
melibatkan Walikota Rumajar di antaranya menyangkut
dugaan mark-up biaya Makan-Minum Pemkot Tomohon 2006,
Pengadaan alat-alat berat, dan biaya perjalanan Dinas
Walikota Tomohon (keluar-negeri).
Media
memberitakan, akhir pekan lalu, KPK berada di Kota
Manado untuk memeriksa dugaan penyimpangan dana pada
reklamasi Pantai di Kawasan Boulevard. Terkait dugaan
kasus itu, KPK telah memeriksa tiga petinggi Pemkot
Manado. Dikabarkan juga KPK bakal memeriksa sejumlah
dugaan kasus korupsi lainnya yang ada di kabupaten/kota
se-Sulut.
|