|
Multatuli,
Soekarno dan Tan Malaka
Oleh
Henk Takumansang
KAUM
BURUH: BERSATULAH!
Multatuli,
Soekarno dan Tan Malaka berseru terhadap rakyat jelata,
kaum Marhaen, buruh dan tani: “wahai saudara-saudariku
BERSATULAH”. Benang merah ini merupakan seruan
api revolusi di Eropa dimana sistem kelas proletar
meminta keadilan dari kaum borjuis. Kini,
buruh di Eropa&Amerika jauh lebih makmur daripada Asia.
Bahkan disantuni dan diberikan subsidi supaya terjaga
kesejahteraan dan produksinya.
Lihatlah,
Nusantara bangsa terjajah. Bangsa yang paling makan
garam mengalami penderitaan kolonial. Persaingan Spanyol,
Portugis, Inggris dan Belanda, menjadikan Nusantara
sebagai ‘tanah terjanji penuh susu dan madu’,
sedangkan rakyatnya diperas, di siksa dan jadi budak
belian di perkebunan sendiri. Selain Multatuli yang
menulis penderitaan rakyat di Lebak, Prof. Jan Breman
menelanjangi praktek-praktek kapitalis Belanda dengan
bukunya “Koelies, planters en koloniale politiek, Het
arbeidregime op de grootlandbouwondernemingen aan
Sumatra’s Oostkust”.
Di samping Multatuli (Edward Dowes Dekker) dan Jan
Breman, terdapat juga tiga nama lainnya yakni Dennis
Lombard, Bernard Dorleans (Orang Indonesia dan Orang
Perancis) dan Rob Niewuenhuys (Mirror of The
Indies). Karya-karya mereka rata-rata menguak kisah
sedih perlakuan tidak manusiawi Orang Eropa/Tuan Tanah
terhadap para buruh atau pekerja.
Dari
perlakuan hal memotong kaki buruh wanita (pribumi) dan
menyediakan sebagai daging sup bagi suaminya karena
cemburu, hingga menyiram air mendidih ke wajah pekerja
oleh Nyonya Pembesar (Eropa). Tak hanya itu, dicambuk
dan dipasung menjadi hukuman paling ringan daripada
digantung atau diseret empat ekor kuda dengan mengikat kedua
tangan dan kakinya hingga putus. Bahkan brosur
rekruitmen tenaga kerja, manusia disandingkan dengan
hewan (sapi, kuda, gajah) dalam menjalankan tugas-tugas
perkebunan.
Kekejian ini
terus-menerus terjadi, walaupun perlakuannya berubah
bentuk. Hal yang sama sampai saat ini adalah posisi
buruh selalu dilemahkan dalam soal kontrak kerja. Dahulu,
ordonansi (aturan) kuli dan (poenali sanctie)
hukuman, menjadi dasar aturan kerja yang dilakukan di
perkebunan-perkebunan Nusantara. Kini, hukum
outsourching dan peniadaan pesangon jika belum
menjadi karyawan tetap selama tiga tahun. Hal-hal
semacam ini melucuti harga diri para pekerja yang selalu
berada diambang sanksi atau pemutusan sepihak jika
dinilai perusahaan akan memberatkan neraca keuangannya.
Kebanyakan
perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar di
Indonesia (Nusantara) adalah perpanjangan usaha-usaha
kaum kapital yang berkuasa sejak dahulu. Ribuan korporat
asing menjejali negeri ini dan semua hasil
penjualan serta produksi pertanian/perkebunan dalam
negeri terserap pasar ke Eropa ataupun Amerika.
Perputaran arus uang dan konsumsi masyarakat menjadi
aliran dana segar bagi korporasi asing di Indonesia.
Transnational Company ibarat pengganti VOC. Kita
terus-menerus dijajah. Apakah akan begini hingga
anak-cucu kita?
Mental
Cina di Deli-Sumatra
Ada yang
menarik dengan tulisan “Sepenggal Jejak China di
Perkebunan” oleh Andy Riza Hidayat (Kompas,
19/7/08). Sebagaimana Breman yang menulis penderitaan
budak pekerja China, Jawa dan India di Deli, Andy
Hidayat juga memaparkan hal yang sama. Di Desa Buluh
China, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang Sumatera
Utara terdapat perkampungan warga China. Rata-rata orang
China di Deli (1950) adalah bagian dari pekerja di
perkebunan yang menggerakkan roda kapitalisme zaman
kolonial.
Akan tetapi,
sejak munculnya PT Perkebunan Nusantara status warga
China meningkat. Saat ini, tidak ada lagi orang China
yang menjadi buruh (paling tidak satu dua). Yang banyak
adalah buruh dari Jawa di perkebunan tembakau. Hilangnya
buruh China akibat upah yang tidak cocok dan memilih
bekerja di sektor lain (swasta), bahkan ada juga yang
menjadi rekanan PTPN II dimana leluhur mereka pernah
bekerja di perkebunan tersebut. (Kompas, 19/7/08).
Mentalitas
terjajah dan iklim yang tidak kondusif memaksa orang
melakukan perubahan radikal. Kungkungan kemiskinan,
kebodohan dan keterpaksaan untuk memenuhi nafkah hidup
menghantar warga China maju bukan sebagai buruh lagi
melainkan pemilik modal dan tanah. Hal ini tidak terjadi
di Deli-Sumatra saja. Akan tetapi, rata-rata warga China
pasca kolonial mendapatkan kesempatan untuk melakukan
kegiatan ekonomi di seluruh pelosok Nusantara.
Mentalitas inilah yang sesungguhnya patut ditiru.
Mendobrak rejim dan menjadikan hidup lebih baik dari
sebelumnya.
Dahulu,
Breman mencatat bahwa suku Jawa dan India terkenal
sebagai suku bangsa yang taat dan takut memberontak.
Sedangkan etnis China terkenal pemberontak. Bahkan
perlawanan dilakukan terhadap Pengawas Perkebunan yang
juga sesama beretnis China. Iklim yang tidak sehat ini
sesungguhnya merupakan ciptaan para kontroler
Tuan Besar dari Eropa/Belanda. Sistem kerja dengan
standar upah rendah, terkontrol dan terbagi antar sub-kultur
di satu areal perkebunan, menjadikan sistem kapital ini
berumur panjang hingga 350 tahun.
Mari
bandingkan dengan kondisi sekarang ini. Labelisasi
terjadi atas bahan produksi perkebunan, pertanian dan
hasil laut Nusantara. Kemudian, ikatan kontrak buruh
sepenuhnya berada pada perusahaan dengan kekuatan hukum
yang diberikan pemerintah. Di samping itu, ikatan
kerjasama investasi antar pemerintah dipasang 25 hingga
90 tahun untuk bidang energi, pertambangan dan mineral.
Bangsa kitalah yang menjual upah rendah dan tanah ini
bagi modal asing. Pemimpin kitalah yang menjadikan
masyarakat terperosok dalam sistem liberal yang tidak
seimbang. Ibarat gajah melawan pelanduk, kita hanya
menerima ketidakadilan yang diciptakan oleh Pemerintah
sendiri.
Api
Revolusi
Sekali lagi,
kita tidak pernah menjadi tuan atas tanah-air, ibu
pertiwi ini. Jika Multatuli, Soekarno dan Tan Malaka
masih mendengar penderitaan ini maka mereka akan
bersedih. Sudah 100 tahun Bangkit menentang penjajah,
tapi Nusantara Indonesia belum merdeka. Kekerdilan hati
dan pikiran pemimpin negeri menjadikan rakyat melarat di
tengah lumbung hijau pertanian, biru nian samudra penuh
ikan dan emas-perak isi perut bumi. Hidup bukan hanya
perbuatan saja, tapi harus meninggalkan rekam jejak
keteladanan. Selama belum ada pemimpin yang memberikan
pengorbanan dirinya dan keteladanan bagi negeri ini,
maka rakyat melarat dan tidak akan sejahtera.
Untuk itu,
diperlukan api revolusi menyeluruh. Reformasi 1998,
hanyalah api yang membakar sebagian negeri ini.
Dibutuhkan sarana nasional dan api revolusi mengubah
negeri ini dari kungkungan kapitalisme. Dari mental
budak ke mental teruji Tuan atas Negeri ini. Dari mental
komprador asing kapitalistik ke watak
Nasionalis-Internasionalisme.
Kita jangan
cuma berharap keajaiban, sebab Bolivia, Brazil dan
Venezuela telah melakukannya di abad 21 ini. Usir
kapitalisme dan buatlah mereka tunduk pada kedaulatan
Nusantara. Karena pasti, ini juga harapan Multatuli,
Soekarno dan Tan Malaka.
Artikel yang ditulis oleh
para contributor adalah bukan ekspresi Sulutlink, tapi
ekspresi dari penulis tersebut. |