|
Siaran Pers JATAM, 1 Agustus 2008
Menteri LH Mencelakai Rakyat
Papua
Bak judul perayaan ”Malam Anugerah Lingkungan : Proper 2008”
digelar Kementrian Lingkungan Hidup. Dan semalam, anugerah
itu menghampiri PT Freeport Indonesia/Rio Tinto, perusahaan
asing milik Amerika Serikat yang membuang sedikitnya 1,43
milyar ton tailing ke sungai Ajkwa. Lagi-lagi, pemerintah
Indonesia mencelakai rakyat Papua.
Sesat pikir terus mewarnai kebijakan pemerintah SBY di ujung
masa kabinet Indonesia Bersatu ini. Setelah Menteri ESDM dan
Menteri Kehutanan, kini giliran MenLH Rahmat Witoelar
mempertontonkan tindakan tidak terpuji. Semalam, ia
menganugerahi Freeport/ Rio Tinto peringkat biru minus.
Bagaimana bisa perusahaan sekelas PT FI dianggap telah
melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan telah mencapai
hasil yang sesuai syarat minimum peraturan
perundang-undangan. Padahal ada dua masalah lingkungan yang
tak bisa ditolerir dari tambang terkaya depositnya didunia
ini, yaitu jumlahnya yang sangat masive dan kandungan bahan
beracun dan berbahaya dalam tailing.
PT FI membuang tailingnya lebih 220 ribu ton perhari merusak
wilayah produktif berupa hutan, sungai, dan lahan basah
seluas sedikitnya 120 ribu ha, hampir dua kali luas Jakarta.
Dua tahun lalu, setidaknya 2,5 milyar ton limbah batuan
dibuang PT FI ke alam. Limbah ini menimbun danau Wanagon.
Sejumlah danau merah muda, merah dan jingga di kawasan itu
musnah. Empat tahun lagi, gundukannya mencapai ketinggian
270 meter. Erosi limbah batuan telah mencemari perairan di
gunung dan gundukan limbah batuan yang tidak stabil telah
menyebabkan sejumlah kecelakaan longsor berulang.
PT FI menghancurkan kawasan dataran rendah sungai Ajkwa,
mengubahnya menjadi daerah penumpukan tailing dan
memanipulasinya dengan sebutan ADA (Daerah Pengendapan Ajkwa).
Tanggul yang dibangun untuk menampung tailing ADA akan
mencapai ketinggian 20 meter, rawan longsor dan erosi saat
tambang berakhir. Sistem pembuangan tailing ini jelas rapuh
dan berujung terbuka : air tailing meresap ke air tanah, ke
sungai yang berdekatan dan ke Danau Kwamki. Partikel tailing
juga terbawa hingga ke Muara Ajkwa menuju laut
Arafuru.Negara lain lebih peduli pada lingkungan hidup
Indonesia dan orang Papua. Dua tahun lalu, dana pensiun
Norwegia menarik US$240 milyar dengan alasan pelanggaran HAM
dan kerusakan lingkungan di sekitar pertambangan. “Kabinet
SBY memperlakukan lingkungan Papua tak berharga. Emas dan
tembaganya dikeruk luar biasa dan diekspor, limbahnya
dibuang begitu saja, Freeportnya malah dapat penghargaan”,
ujar Siti Maemunah, koordinator nasional JATAM, menanggapi
pengumuman Proper.
Alih-alih memperbaiki kualitas lingkungan di tanah air,
pendekatan sesat ini membuat Proper menguntungkan korporasi
dibanding lingkungan dan masyarakat sekitar industri tambang.
Hal ini dikarenakan sesat pikir dan kelemahan serius Proper.
Pertama, KLH mengakui sekitar 78% dokumen Amdal buruk
(Kompas,31/07). Proper menilai kinerja korporasi, untuk
meningkatkan kemampuan mereka mengelola lingkungan dan
melakukan penaatan, yang penilaiannya terpusat pada
dokumen-dokumen Perusahaan, khususnya Amdal.
Kedua, Proper menguatkan kapasitas korporasi, bukan publik.
Proper merugikan lingkungan dan masyarakat. Program ini
membuat perusahaan, makin “jago” memanipulasi laporannya
untuk dinilai, tapi kemampuan publik melakukan pengawasan
terhadap dampak pertambangan tidak “naik kelas”, karena
memang tak pernah diurus. Lebih jauh, peringkat ini menjadi
tameng perusahaan untuk membungkam para pengkritiknya.
Ketiga, Proper merupakan penilaian versi korporasi karena
KLH melakukan penilaian hanya berdasar kinerja manajerial
dan dokumen yang dilaporkan perusahaan. Sementara KLH
sendiri, secara kapasitas tak punya dan tak pernah
menerbitkan penilaian tandingan yang memadai.
Keempat, Proper yang tidak transparan ini rawan menjadi
bisnis transaksi antara korporasi dengan oknum pejabat KLH,
untuk mendapatkan peringkat yang menguntungkan mereka.
Peringkat Proper, bisa dipakai oleh korporasi untuk
mendapatkan dukungan dana hingga menjadikan citranya hijau (greenwash)
di depan para pemegang saham dan publik.
Proper versi KLH maupun penghargaan serupa yang dikeluarkan
ESDM sejak lama adalah bedak menutup borok ketidakbecusan
kabinet SBY mengurus sumber daya alam. Syahwatnya hanya
melayani korporasi tapi tak peduli keselamatan rakyatnya ke
depan.[ ]
Kontak Media : Luluk Uliyah 0815 9480 246
|