|
Hindari Money Politic, Karpet
Merah Bagi Demokrasi di Indonesia
Laporan Rikson Karundeng
Tondano, Sulutlink -
Pemilihan Umum (Pemilu) sudah di depan mata. Tahun 2009
telah dijdikan agenda nasional untuk menggelar pesta
demokrasi di negeri yang bernama Indonesia ini. Moment ini
ternyata dilihat berbagai kalangan sebagai peluang untuk
meraih prestise: kekuasaan dan kekayaan. Disisi lain, moment
ini juga dianggap sebagai sebuah tantangan bagi masyarakat
untuk menancapkan demokrasi yang sesungguhnya di negeri ini.
Menurut salah seorang aktivis
Sulawesi Utara yang berdomisili di Kota Tomohon, Yudie
Turambi, SH., Pemilu 2009 nanti sangat kompetitif. Sejumlah
masyarakat akan saling berlomba dan bersaing untuk meraih
kursi legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi,
hingga tingkat nasional. Walaupun demikian, menurutnya
seluruh masyarakat harus sepakat pemilu 2009 akan dijadikan
pemilu yang berkualitras.
Turambi menjelaskan, salah satu
cara untuk membuat pemilu berkualitas adalah dengan cara
menolak Money Politic. “Kalau itu keinginan kita, maka baik
rakyat maupun para calon legislatif harus menghindar dari
money politic,” ujar Tuirambi dengan lantang.
Lebih lanjut diungkapkan
Turambi, para caleg jangan mau meraih kursi legislatif
dengan cara mengambil jalan pintas. Sebaliknya menurutnya,
masyarakat juga jangan menggadaikan hak mereka dengan
terlibat money politik. “Masyarakat sudah tidak bisa
berharap banyak kepada legislatif yang sudah memberikan uang
ataupun sembako kepada mereka. Sebab caleg yang bermain
money Politik pasti punya cost yang besar dan itu akan
dianggapnya sebagai investasi. Jadi jangan heran kalu sudah
duduk di kursi dewan kemudian mereka hanya mau
memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok serta hanya
memperkaya diri sendiri. Ya, dora soanggap tu masyarakat so
bayar lunas jadi so nda ada tanggungjawab ley,” ujar Turambi.
Menurutnya, jika masyarakat dan
para caleg mau berkomitmen untuk menghindari money politic,
maka perjalanan demokrasi pasti akan semakin baik .
“Artinya, kita telah memberi karpet merah bagi perjalan
demokrasi di Indonesia. Itu konsekwensinya,” tegas Turambi.
Sementara itu, GMKI Minahasa
dinilai semakin kritis melakukan penilaian terhadap para
Balcaleg (Bakal Calon Legislatif) partai politik yang
terdaftar di KPU Minahasa. Pasalnya, sebagian besar para
caleg yang akan duduk ini dikategorikan ‘politisi busuk’
yang nota bene tidak akan memihak kepentingan rakyat. “Kami
tantang para caleg untuk berani menanda tanggani kontrak
politik dengan masyarakat,” ujar Ketua BPC GMKI Tondano
Rendy Umboh.
Alasan Umboh, pengalaman dan
kenyataan yang terjadi pada waktu masa kampanye lalu, para
caleg penuh dengan segudang janji belaka. Sayangnya setelah
duduk lupa rakyat. “Masyarakat kami imbau untuk tidak
memilih Caleg muka-muka lama. Karena sudah terbukti lima
tahun yang baru lewat, tidak ada yang mereka lakukan. Apakah
mereka layak kembali diberikan kepercayaan,’’ koar Umboh.
Hal senada dilontarkan oleh
Wakil Ketua KNPI Minahasa, Jeff Mambu. ‘’Para caleg kami
undang untuk menanda tanggani kontrak politik. Kami siap
menjembatani para caleg untuk menanda tanggani kontrak
politik dan mereka harus berani, jangan pengecut,” beber
Mambu.
“Sekedar diketahui, para caleg
yang diusung oleh 38 partai politik peserta Pemilu sebagian
besar pengangguran dan petualang politik, alias hanya
menjadikan DPR sebagai lahan mata pencaharian,” ujar
sejumlah aktivis GMKI Minahasa.
|