Main Page

Halaman Berita,  25 Agustus, 2008

Dari Diskusi Round Table di Pondok Aspirasi Ranomea Amurang

Politik Uang Hanya Menghasilkan Anggota Dewan yang Korup

Laporan Denni Pinontoan

 

Amurang, Sulutlink. Integritas dan dedikasi para anggota dewan yang terpilih karena politik uang sangat rendah dan diragukan dalam usaha memperjuangkan aspirasi rakyat. Anggota legislative yang seperti itu kerjanya hanya untuk memperkaya diri sendiri dan memperteguh kekuasaan di kursi dewan. Sementara orientasi dan motivasi memilih rakyat dalam Pemilu sudah terpola pada partisipasi politik yang dimoblisasi oleh uang, yang kemudian mengabaikan komitmen dan kualitas moral caleg yang akan dipilihnya. Model partisipasi politik yang seperti itu harus dirubah demi perubahan tata pemerintahan yang bersih dan pro rakyat.

 

Demikian pokok penting dalam diskusi round table yang dilaksanakan oleh ICRES di Pondok Aspirasi Ranomea, Amurang, Minahasa Selatan Sabtu (23/8). Hadir dalam diskusi yang bertajuk “Menakar Komitmen dan Moralitas Para Caleg Menyonsong Pemilu 2009”  menghadirkan Direktur ICRES, Veldy Umbas, SE, Koordinator Komunitas Sejajar, Sandra Rondonuwu, STh, SH, jurnalis Sulutlink Denni Pinontoan dan Rikson Karundeng, Budayawan Muda Minahasa Freddy Wowor, Seniman dan Sastrawan Greenhill Weol dan Andre GB, sejumlah tokoh muda dan masyarakat Amurang dan sekitarnya.

 

Umbas mengatakan, penyebab Pemilu hanya menghasilkan anggota legislative yang hanya berorientasi pada kekayaan dan kekuasaan diri sendiri sebenarnya ada pada partai yang mengusung mereka. “Selain sekarang ini tinggal sedikit politisi yang punya idealisme kerakyatan dan memiliki komitmen, tapi juga persoalan ini karena partai-partai yang ada tidak melakukan pendidikan politik, yang sebenarnya adalah fungsinya,” jelas Umbas.

 

Sehingga menurut Umbas, caleg yang mestinya dipilih oleh rakyat pada pemilu 2009 adalah caleg-caleg yang telah mulai dari sekarang melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Karena dengan demikian, caleg telah melakukan salah satu komitmennya untuk mencerdaskan rakyat dalam berdemokrasi. “Caleg-caleg begitu yang mestinya rakyat pilih. Bukan mereka yang datang kepada rakyat lalu menawarkan sejumlah uang. Begitu dia jadi, maka yang kemudian dia pikirkan akhirnya cuma bagaimana mengakumulasi modal demi kekayaan sendiri. Kita sudah lihat hasil Pemilu 2004, banyak anggota dewan yang korup sekarang, waktu kampanye mereka yang suka menghamburkan uang,” tandas Umbas.

 

Freddy Wowor mengatakan, yang mestinya dibenahi dalam segi aturan adalah soal nomor urut. Menurut akademisi Unsrat ini, pemerintah mestinya merespon dengan baik wacana sejumlah parpol untuk menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. “Wacana suara terbanyak sangat positif untuk memajukan demokrasi kita. Sebab, kalau itu menjadi aturan baku dari pemerintah, nantinya Pemilu adalah benar-benar kompetisi untuk mendapat legitimimasi rakyat  Tapi yang harus diwaspadai adalah kekuatan uang yang dominant,” jelasnya.

 

Sementara menurut Sandra Rondonuwu, selain perubahan aturan sangat penting, tapi juga pembaharuan dan cara pandang masyarakat terhadap politik. Katanya, politik yang sebenarnya adalah kalau nilai dan tindakan anggota dewan atau institusi pemerintah diarahkan pada capaian tujuan bersama, yaitu kesejahteraan. “Kalau begini yang menjadi pemahaman kita bersama, maka kita sebagai rakyat tidak akan memilih hanya berdasarkan uang, tapi memilih secara rasional dan sadar, dengan antara lain menilai mana caleg yang punya integritas dan dedikasi, dan memiliki komitmen kerakayatan. Caleg yang seperti ini hanya sedikit, tapi mereka masih ada. Dan, merekalah harapan pembaharuan kita,” ungkap mantan aktivis 98 ini.

 

Sementara Ompi, salah satu tokoh pemuda Kelurahan Lewet Amurang mengatakan, dalam pengalamannya beberapa kali pemilu, agaknya rakyat memang masih memilih karena uang. Padahal, menurutnya, anggota-anggota dewan yang terpilih berdasarkan uang tersebut, sekarang ini telah menjadi koruptor. “Coba lihat rumah-rumah mereka, besar-besar dan mewah-mewah. Padahal kerja mereka cuma datang di kantor dewan, berkoar di media tapi tidak menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan,” ungkap Ompi dengan nada kesal.