|
Peringatan May Day di Sulut
Buruh Tuntut Naikan Upah dan
Hapuskan Kerja Kontrak
Laporan: Budi H Rarumangkay
 MANADO,
Sulutlink.
Peringatan Hari Buruh
se Dunia 1 Mei 2008 di Sulut,
diperingati dengan menggelar long
march para pekerja Sulut dengan
sejumlah anggota dewan. Long march
dengan mengambil rute kantor dewan
Sario, kantor gubernur, kantor dinas
tenaga kerja dan jamsostek pada
Jumat (02/05) siang, berjalan tertib
dan aman. Setidaknya, ada beberapa
point penting dalam tuntutan kaum
buruh Sulut yang tergabung dalam
Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Sulut. Terutama
soal upah buruh yang dinilai mereka
masih minim serta tuntutan
penghapusan kerja kontrak.
Dalam orasinya Astrid Kumentas yang
ikut bersama para pendemo dan para
anggota dewan Sulut, diantaranya,
James Karinda, Olden Waloni, B Ninia
dan Agustinus Kambey anggota dewan
Kota Manado, menyayangkan atas
penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Sulut sebesar Rp 8.450.000
perbulan. Menurutnya, upah tersebut
belum mampu menopang kehidupan kaum
buruh, terutama dalam menyekolahkan
anak-anak mereka.
“Momentum Hari Buruh se Dunia yang
digelar bertepatan dengan Hardiknas
2 Mei 2008 ini sangat strategis,
mengingat banyak anak kaum buruh
terancam putus sekolah karena tidak
mampu. Apalagi saat ini banyak
pekerja yang di PHK tanpa pesangon.
Karenanya kami minta pemerintah
untuk menaikan upah buruh dan
menghapuskan sistim kerja kontrak
yang diterapkan pengusaha,”teriak
Kumentas saat demo di halaman kantor
gubernur.
Secara bergantian para anggota dewan
Sulut dan Kota Manado itu melakukan
orasinya. Pasukan keamanan dari
Mapoltabes Manado terpaksa membuat
barikade pasukan. “Saya mendukung
tuntutan kaum buruh yang
memperjuangkan nasib mereka,
terutama dengan adanya kaum
perempuan yang terus termaginalkan.
Pemberlakukan buruh kontrak sangat
tidak manusiawi,”timpal Agustin
Kambey. “Setidaknya, pemerintah
memperthatikan nasib kaum buruh dari
sudut kepentingan pendidikan bagi
anak-anak mereka,”tambahnya.
Anggota dewan James Karinda SH
sendiri mengatakan agar penetapan
UMP Rp 8.45 ribu tersebut harus
ditinjau kembali, karena banyak
pengusaha tidak menindaklanjutinya
di lapangan. Dia kemudian menyoroti
berbagai program yang berada pada
Dinas Tenaga Kerja yang tidak
disosialisasikan melalui organisasi
buruh.
Miky Keintjem korlap aksi ini,
kemudian menuntut agar dinas tenaga
kerja turun lapangan dan memeriksa
ratusan pengusaha yang tersebar di
Sulut yang terindikasi masih
memberlakukan kerja kontrak dan
tidak mematuhi penetapan pemerintah.
“Tindak pengusaha nakal dan hapuskan
buruh kontrak,'teriaknya.
Sementara itu Asisten I Pemprov Drs
Arudji Mongilong saat didampingi
Karo Tapem Drs Roy Tumiwa,
mengatakan segera akan memerintahkan
Kadis Naker Sulut Drs Kandoli
Mokodongan untuk turun lapangan.
Menurutnya, aspirasi kaum buruh ini
akan diteruskan pada gubernur.
Sedangkan Mokodongan yang datang
belakangan setelaha aksi demo sudah
berlangsung sekitar jam lebih
mengakui pemberlakukan buruh kontrak
menyebabkan posisi buruh kian sulit.
Namun kata dia, pengawasan lapangan
terhadap pengusaha 'nakal' merupakan
kewenangan kabupaten dan kota.
“Namun yang pasti kami tetap akan
melakukan koordinasi dengan
kabupaten dan kota untuk menelusuri
para pengusaha yang semena-mena
melakukan PHK,”kata dia.
Berkaitan dengan itu, sejumlah
mahasiswa dari berbagai perguruan
tinggi di Sulut, juga menggelar demo
dibeberapa tempat di Manado. Aksi
demo mahasiwa ini sehubungan dengan
peringatan Hardiknas 2 Mei 2008.
Mereka menuntut sistem pendidikan
gratis segera diberlakukan. Aksi
demo yang mengambil rute di Jalan
Sam Ratulangi (Samrat) hingga Gedung
Joeang 45, itu, berharap pemerintah
tidak lagi menerapkan berbagai
pungutan disektor pendidikan, karena
sudah menjadi kewajiban untuk
dibiayai Negara.
Mahasiswa juga menuntut perbaikan
kualitas tenaga pengajar, yakni guru
dan dosen, karena selama ini system
pemberdayaan tenaga pengajar di
daerah sangat kurang. Masih ada
ribuan tenaga honorer guru yang
belum diangkat menjadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), sementara
beberapa kerabat dekat pejabat malah
ikut diakomodir sebagai tenaga
pengajar.
Mahasiswa juga menuntut pengusutan
secara cepat dan transparan pada
kasus-kasus korupsi disektor
pendidikan serta transparansi
penggunaan dana pendidikan. Kemudian
perlunya peningkatan kesejahteraan
tenaga pengajar di Sulut, terutama
di daerah kepulauan dan pedalaman,
dengan menaikkan insentif, dan
meminta memberhentikan eksploitasi
kerja anak-anak usia sekolah yang
mulai marak. Aksi unjuk rasa itu
berlangsung tertib, disaat
bertepatan dengan upacara Hardiknas
yang dipusatkan di Kantor Gubernur
Sulut Jumat pagi. |
